Kajian Yuridis tentang Tembak di Tempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Tersangka Dihubungkan dengan Asas Praduga tak Bersalah (Studi Penelitian Polresta Medan)

Abstract

Dalam menghadapi tersangka yang bersifat tiba-tiba Kepolisi dituntut untuk segera mengambil tindakan, dimana tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak cli tempat. Namun yang menjadi masalah apakah dalam pelaksanaan tembak di tempat telab sesuai -deugau prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP dikenal asas praduga tak bersalah bagi tersangka. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusfa, keadaan atau geja1a-gejala tertentu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nonnatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang mempakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara ymidis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan ditarik. suatu kesimpulan. Prosedur tembak ditempat pada Pasal 48 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusfa Dafam P.enyeleu.ggaraan Tugas KepoJisfan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa petugas Kepolisian hams memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas, memberi perintah untuk berhenti; mengangkat tangan; dan meletakkan senjata, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, memberikan tembakan peringatan yang selanjutnya tembak ditempat oleh petugas Kepolisian apabila cara tersebut tidak dipatuhi oleh tersangka. In the face of the suspect who is suddenly Kepolisi required to immediately take action, where action is taken in accordance with his own judgment. This authority is written in Article 18 paragraph (l) of Law No. 2 of2002 on the Indonesian National Police. One of the actions that can be peifonned by police firing them is in place. However, the problem is in the implementation of a gunshot in accordance with the procedures and do not conflict with other legislation applicable as in Article 8 Judicial Authority Act No. 4 of2004Tentang Judicial Power and General Explanation of the Criminal Code known as the presumption of innocence for suspects, Specifications This is a descriptive analytical study, a study that aims to provide data as accurately as possible about the human condition or specific symptoms. This research method using nonnative juridical research method that is by researching library materials is a secondary data and also called legal research literature. All data were analyzed by juridieal qualitative data have been obtained systematically compiled and drmvn a conclusion. Firing procedures in place at the Article 48 letter b Perkap No. 8 of2009 on Implementation Principles and Standards of Hwnan Rights in the Implementation of the Indonesjan National Police Task mentioned that police officers must give a clear warning by way of mentioning himself as an officer, giving orders to stop; raise hands; and laid down their anns, to give sufficient time for the warning to be obeyed, giving warning shots were subsequently shot by police officers in place if ways are not complied with by the suspect.