Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Dinas Kesehatan di Kabupaten Tobasa" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 64/PID.SUS.K/ 2013/PN.Mdn)

Abstract

Pada dasarnya di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainya. Penomena ini dapat di maklumi mengingat dampak yang di timbulkan kejahatan ini sangat berpengaruh dengan perkembangan suatu Negara. Kemajuan suatu Negara dapat di lihat dari tingkat penanganan suatu korupsi. Karena berkaitan dengan kemaslatan orang banyak sehigga korupsi sangat mempengaruhi suatu negara tersebut. Korupsi sudah ada di setiap Instansi Pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tobasa yang terjadi di Dinas Kesahatan. Melibatkan Kepala Dinas Keshatan Tobasa. Berdasarkan uniian latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, apakah penetapan hukum putusan pengadilan negeri medan 64/pid.sus.k/2013/p.mdn. terhadap perkara tindak pidana korupsi yang di lakukan kadis kesehatan kabupaten tobasa telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh mana penyebab dan kesesuaian antara putusan pengadilan negeri medan nomo:64/pid.sus.k/2013/pn.mdn dengan ketentuan praturan perundang-undangan dengan tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu besifat penelitian Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel yang bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat Deskriptif Analistis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatifterhadap data primer dan data sekunder. Maka dari pada itu dapat di simpulkan terjadinya suatu Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan tersebut kerena adanya suatu Proyek pengadaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan Dinas Keshatan tersebut. Namun dalam hal ini tidak adanya keterbukaan dalam pengadaan suatu Proyek tersebut sehingga tidak adanya peran serta Masyarakat. Yang membuat Pejabat yang terkait dengan leluasa menyalahkan Jabtatan yang di embanya. Dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan agar setiap adanya Program pernerintah khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan Dinas Kesehatan seharusnya transparan atau terbuka, sehingga masyarakat dapat melaksanakan pungsi pengawasan dalam pencegahan teiiadinya Tindak Pidana Korupsi. Agar hal semacarn ini tidak terjadi lagi di intansi manapun.