Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat dalam Mekanisme Peradilan Ditinjau dari UndangUndang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Mafia peradilan merupakan korupsi yang sistematik yang melibatkan mulai dari polisi, panitera, advokat, jaksa, hakim, petugas di lembaga pemasyarakatan sampai petugas parkir di pengadilan pun tidak ketinggalatL Mafia peradilan tersebut terbentuk karena adanya kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan mempermainkan suatu proses peradilan. Kedudukan hakim biasanya menunggu dan sifatnya hanya menerima tawaran yang diajukan. Tawaran tersebut dapat dilakukan oleh advokat, polis i, pihak kej aksaan atau bahkan pihak-pihak berperkara. Dengan demikian sifa t korupsi yang dil akukan oleh hakim tidak menjemput bola tetapi lebih be rsifat menanti kedatangan bola. Tindakan hakirn sebagai suatu indikator dari mafia pcradilan di bidang korups i selain sangat merugikan pencari keadil an juga sangat merugikan profesi kehakiman. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis merasa te rtarik untuk membahas permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Hakim dengan menelaahnya dari Undang-Undang No. 20 Tahun 200 l tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang modus operandi tindak pidana k.orupsi yang dilakukan hakim dan bagaimana sanksi hukum dan pengawasan te rhada p hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan berdasarkan beberapa literatur. Penelitian tersebut menunjukkan modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim meliputi: pengaturan vonis, komposisi majelis hakim dan menggunakan perantara seperti jaksa, pengacara maupun calo. Sanksi hukum terhadap hakim yang berkaitan dengan korupsi dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam wHiang-undang korupsi danj uga sanksi yang berhubungan dengan jabatannya, baik itu pemberhentian maupun teguran. Pengawasarr terhadap hakim dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi secara formal dilakukan melalui Komisi Yudisial. Dan secara non fonnal dapat dilakukan oleh masyarakat mclalui pe ninjauan te rhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara.