Penyelesaian Tuntutan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus BPSK Medan)

Abstract

Pembahasan skripsi ini akan dilakukan sekitar penyelesaian sengketa konsumen yang terjadi diantara pihak konsumen dan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen sesuai dengan Undang - undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah tentang hak dan kewajiban konsumen, dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menangani setiap permasalahan yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha serta bagaimana penyelesaian tuntutan hak konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul "Penyelesaian Tuntutan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus BPSK Medan)". Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa pengaturan ten.tang hak dan kewajiban konsumen terdapat pada Undang- Un.dang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur pula dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumenjo. SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian tuntutan hak konsumen melalui Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) merupakau upaya pertama dalam menyelesaiakan sengketa yang timbul antara konsumen dan pelaku usaha. Dimana penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut merupakan perlindungan hukum yang nyata terhadap konsumen yang memiliki iktikad baik dalam menjalankan kewajibannya.