Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Formil dan Materil Dari UU No.37 Tahun 2004 Terhadap Perkara Kepalitan

Abstract

Skripsi ini pada dasarnya adalah tentang seperti apa sebenarnya syarat formil dan syarat materil dari UU No.37 Tahun 2004 tentang perkara kepailitan dan mengkaitnya terhadap kasus pailitnya PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. Pembahasan yang diajukan adalah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, dengan restrukturisasi utang dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan pailit, serta akibat hukum atas putusan pailit PT. Bumi Minang Padang Plaza Hotel. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan Pemerintah, antara lain: peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan serta traktat, yang kedua bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, antara lain: buku, artikel, laporan penelitian, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya dan ketiga bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, antara lain: internet dan lainnya serta melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Niaga Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan adanya syarat formil dan syarat materil yang mempengaruhi putusnnya perkara kepailitan yang diajukan di Pengadilan Negeri Medan. Pernyataan pailit dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang-utangnya. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan kpernyataan pailit diucapkan. Penelitian ini juga menyarankan pemerintah Indonesia harus menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Dan dari sudut pendidikan hukum, fakultas hukum perlu mengembangkan mata kuliah hukum kepailitan. Sehingga para sarjana hukum yamg dihasilkan nantinya memahami peraturan pelaksanaan hukum kepailitan