Efektivitas Pelimpahan Tugas dari Walikota Kepada Camat dalam Pelaksanaan Tugas Pembangunan Berdasarkan Keputusan Walikota Medan No. 44 Tahun 2001

Abstract

Kesimpulan 1. lmplementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat belum direalisasikan secara baik karena terbatasnya ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan serta tidak adanya petunjuk pelaksanaan dan peraturan daerah dalam hal mendasari kebijakan pelimpahan kewenangan tersebut. Akibatnya adalah pihak camat dalam mengimplementasikan tugas yang diberikan kepadanya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari Walikota. Dan hal tersebut dapat menghambat tugas camat sehingga kurang efektif bagi meningkatnya kemampuan tugas camat itu sendiri. 2. Bentuk pelimpahan kewenangan dari W alikota kepada camat terse but pada dasarnya dilakukan secara langsung antara W alikota maupun dengan pihak camat. Dan dapat juga secara tidak langsung melalui instansi dinasnya. Tetapi pada dasarnya semua tugas yang dilimpahkan kepada camat memiliki pelaporan dan pertanggung jawaban oleh pelaksanaan tugas yaitu camat kepada W alikota. Bentuk pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada camat dapat meningkatkan pelayanan, karena camat sebagai pimpinan tertinggi dalam lingkungan kerjanya dan kedudukannya sebagai penerima pelimpahan kewenangan dari Walikota mengetahui tindakan·tindakan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Masyarakat juga dapat secara signifikan mendapatkan pelayanan secara tepat di wilayahnya masing-masing melalui camat tanpa perlu mendatangi kantor Walikota.