Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bermufakat Melakukan Tindak Pidana Psikotropika

Abstract

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari masalah kesehatan. Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-undang tersebut diatur tentang pengamanan zat adiktif. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku yang bermufakat melakukan tindak pidana psikotropika, dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan di bidang psikotropika. The discussion in this thesis is about the legal consequences for perpetrators of criminal acts who agree to commit psychotropic crimes, by conducting research at the Medan District Court. Psychotropics cannot be separated from health problems. According to Article 23 of Law Number 23 of 1992 concerning Health, the community has the opportunity to participate in the implementation of health efforts and their resources. Furthermore, Article 44 of the Law regulates the security of addictive substances. Security of the use of materials containing addictive substances is directed so as not to interfere with and endanger the health of individuals, families, communities and their environment. The problems raised are what form of criminal responsibility is taken for perpetrators who agree to commit psychotropic crimes, and how to overcome crimes in the field of psychotropics.