Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24907
Title: Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan dengan HAM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)
Other Titles: An Overview of the Delay in the Execution of the Death Penalty Linked to Human Rights (Case Study at the Lubuk Pakam District Court)
Authors: Suharyeti
metadata.dc.contributor.advisor: Suhatrizal
Syafaruddin
Keywords: tertundanya eksekusi pidana mati;hak asasi manusia;delay in the execution of the death penalty;human rights
Issue Date: 2009
Publisher: UNIVERSITAS MEDAN AREA
Series/Report no.: NPM;048400224
Abstract: Skripsi yang berjudul "Suatu Tinjauan Tentang Tertundanya Eksekusi Pidana Mati Dikaitkan Dengan HAM (Kasus No. 34 PK/Pid/2002)" membahas tentang faktorfaktor penyebab tertundanya eksekusi mati dengan menganalisis kasus No. 34 PK/Pid/2002 dengan Terpidana Ahmad Suraji als Nasib als Datuk, hukuman terberat dalam sistem hukuman di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHPidana. Banyak alasan yang menyebabkan Pidana Mati tidak · dihapuskan dari sistem hukuman di Indonesia. Salah satu penyebabnya hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah dan jenis kejahatan sekarang ini sebagai akibat globalisasi dan modemisasi. Maka hukuman mati iitu masih sangat dibutuhkan terutama terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan kerugian dan mengancam integritas bangsa dan Negara seperti narkotika, korupsi, terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Berbicara tentang pidana mati tidak terlepas dari pandangan-pandangan pro dan kontra tentang pidana mati itu sendiri, apakah pidana mati itu masih relevan untuk dipertahankan dalam sistem hukuman di Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusi~ (HAM) sebagaimana dalam Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28A dan Pasal 281 yang menyebutkan hak untuk hidup yang secara nyata bertentangan dengan pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana. Khusus mengenai Kasus Ahmad Suraji als Naib als Datuk, sejak saat putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sampai pada pelaksanaan eksekusi mati memakan waktu ± 8 tahun. Hal ini disebabkan karena proses upaya hukum pada tingkat Kasasi dan PK yang memakan waktu yang cukup lama, belum lagi UU Grasi terbaru No. 22 Tahun 2002 yang memur_gkinkan dilakukannya grasi sebanyak dua kali sehingga ada indikasi Kuasa Hukum terdakwa berusaha mengulurulur waktu pelaksanaan. Namun terlepas dari semua itu, pidana tetap diperlukan dalam sistem hukuman di Indonesia sebagai detterence effect dan shock teraphy terhadap pelaku kejahatan itu sendiri maupun masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa. Namun yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan eksekusinya agar jangan terlalu lama karena akan menyebabkan tekanan psikologis yang berat bagi terpidana mati, karena menunggu tanpa kepastian sudah merupakan hukuman baginya. Oleh sebab itu hendaknya hukuman mati yang dilakukan benar-benar berorientasi pada Hak Asasi Manusia.
Description: 86 Halaman
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24907
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048400224 - Suharyeti - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography7.9 MBAdobe PDFView/Open
048400224 - Suharyeti - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV11.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.