Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Polresta Medan)

Abstract

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmasjuga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi acllaah penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pernerintahan negara di bidang pemeliharaan kearnanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlinclungan, pengayoman, clan pelayanan kepada masyarakat", Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamana clan ketertiban masyarakat, tertib, clan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan . pelayanari kepada -masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi rnanusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi· artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Olch karcna itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kodc etik profesi scbagai landasan moral. Kocle etik profesi Polri mencakup norma prilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong eangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan clan harapan masyarakat. Jacli polisi harus benar - benar jadi pdindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta clean governance dan good governance.