Akibat Hukum Ikrar Talak Terhadap Harta Bersama Menurut Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-Medan)

Abstract

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu di peroleh karena usaha suami atau istri secara bersama - sama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah talak. Talak dalam islam merupakan jalan keluar tera ir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga. Menut Hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talak ini hanya ada ditangan suami (lelaki). Maka seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada yang dikalahkan untuk laksanakan putusan secara sukarela, maka dilakukan upaya Akibat hukum. Sedangkan Akibat hukum ikrar talak dari pengertian Akibat hukum dan talak sebelumny adalah sebuah kesatuan dari perkata cerai talak itu sendiri. Atau dengan kata lain akibat hukum ikrar talak adalah merupakan tindak lanjut dari Pengadilan Agama yang memeriksa suatu perkara perceraian dengan talak. Adapun yang menjadi pem1asalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu,bagaimana sebenarnya akibat hukum ikrar talak di laksanakan dan bagaimana cara jatuhnya ikrar talak terhadap ikrar talak dalam suatu perceraian. Yang menjadi Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Akibat hukum ikrar talak, memiliki nilai suatu ketentuan peraturan perundang- undangan dalam menjelaskan tentang akibat hukum ikrar talak. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu melalui penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan. Dan ditambah dengan penelitian Kepustakaan yang mendukung pembahasan pada objek penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pelaksanaan akibat hukum ikrar talak yang diterapkan di Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Negeri dimana pada pengadilan Negeri bersifat pasif dalam arti bahwa sebelum ada permohonan dari pihak yang menang untuk menjalankan putusan yang in kracht van gewijsde, pengadilan belum memiliki dasar untuk mengesekusi putusan tersebut.