Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah yang Terjadi Diantara Para Ahli Waris (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabanjahe)

Abstract

Di Indonesia permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya akan tanah selalu menjadi masalah nasional. Kesemuanya ini tidak terlepas dari sejarah masa lampau, yaitu pada waktu pemerintahan kolonial Belanda, Inggris, maupun penjajahan Jepang. Yang hakekatnya menimbulkan dualisme hukum tanah di Indonesia. Hak atas tanah dalam sistem hukum di Indonesia menyangkut pada hak ulayat yaitu serangkaian wewenang dan jewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sebagaimana telah diketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada beberapa benda-benda warisan yaitu menurut hukum yang meliputi baik itu, menurut hukum adat, menurut hukum nasional, menurut hukum perdata eropa yang dalam proses pembagian warisan dalam setiap hukumnya berbeda-beda, dan berbeda pula proses atau cara penyelesaiannya yang bergantung atau berpedoman kepada aturan-aturan hukum yang sesuai dengan sesuai dengan peraturannya masing-masing. Banyak kasus mengenai perselisihan sengketa tanah warisan, yang mana dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan, yang digunakan para penegak hukum, di pengadilan kabanjahe yaitu sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah terjadinya proses tersebut maka akan putusan dan akibat hukum yang di berikan atau yang harus di tanggung oleh pihak yang kalah yaitu dapat berupa eksekusi dari putusan tersebut. Jadi, dalam kasus hak waris tanah ini dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat menerima bagian dari hak yang telah ditentukan oleh putusan pengadilan negri kabanjahe tersebut.