Penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terhadap Pendirian dan Perubahan Perseroan Terbatas (Study Kasus pada Kantor Notaris Hustiati, S.H., di Medan)

Abstract

Selama lebih dari seabad Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan/memakai Undang-Undang Perseroan Terbatas warisan dari Pemerintah Belanda, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) disingkat BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) disingkat WvR, dimana Undang-Undang ini hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan itu (golongan Tionghoa dan Timur Asing), sedangkan bagi orang Indonesia asli perusahaan yang berlaku bagi mereka adalah Maskapai Andil Indonesia (MAl) yang diatur dalam Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen). Dengan demikian ada perbedaan antara Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan yang didirikan oleh Warga Negara Asing. Hal ini menyebabkan teljadinya dualisme Undang-Undang yang mengatur perseroan, yang membedakan golongan penduduk dan hukum serta menimbulkan kejanggalan karena adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum Perseroan di Indonesia.