Tinjauan Hukum Perdata Tentang Diterimanya Eksepsi dari Tergugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 150/Pdt.G/2013/PN.LP)

Abstract

Eksepsi adalah surat jawaban yang digunakan untuk mengemukakan tangkisan / bantahan hukum. Tangkisan merupakan suatu pembelaan yang tidak secara langsung menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi hanya bertujuan agar Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh pihak lawan. Pembahasan penulisan skripsi ini lebih bertitik terang pada di terimanya eksepsi dari tergugat/para tergugat yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). Pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai alasan-alasan dan akibat hukum terhadap eksepsi dari tergugat/para tergugat yang dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan. Salah satu tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Huk:um pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Exceptie (Belanda), exception (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat baik terhadap kompetensi mengadili maupun terhadap error in persona maupun obscuur libel gugatan penggugat. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris; Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Iokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data putusan No. 150/Pdt.G/20 13/PN.LP). waktu penelitian pada tanggal 1 Mei- 30 Juni 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier. Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum karena eksepsi tergugat diterima karena bertentangan antar posita, Penggugat mencantumkan dalam gugatannya tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Penggugat meminta Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah dibatalkan, kemudian Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah miliknya. Tanah miliknya tersebut telah dijual kepada Samsuri dan Tergugat I, kemudian Samsuri menjual tanahnya kepada Tergugat . Maka dari itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak dapat menerima gugatan Penggugat (Niet Ontvankelijk Verklaard). Akibat dari putusan tersebut Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik dari tanah objek perkara tersebut. Gugatan Penggugat tidap dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena di dalam posita saling bertentangan.