Peran DPRK Aceh Selatan dalam Pembuatan Qanun Kabupaten (Study Kasus pada Kantor DPRK Aceh Selatan Provinsi Aceh)

Abstract

Kabupaten Aceh Selatan dalah merupakan salah satu Kabupaten yang berdomisili di Provinsi Aceh, Indonesia. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang bertepatan pada tanggal 04 November 1956. Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mengggunakan data-datanya yang di peroleh dari data, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Berdasarkan basil riset peneliti yang peneliti lakukan di kantor DPRK Aceh SeIatan, berdasarkan data sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah DPRK Aceh Selatan telah berupaya bekerja dangan penuh tanggung jawab dan telah bekerja dangan semaximal mungkin. Namun dalam konteks peranan DPRK itu sendiri dalam pembuatan Qanun Kabupaten masihlah jauh dari harapan. Hal ini terjadi dikarenakan proses pembentukan Qanun tersebut tidak melalui dari keseluruhan tahapan-tahapan atau proses yang seharusnya dilalui dalam pembautan Qanun, seperti contoh: Pertama DPRK Aceh Selatan belum menyusun atau belum mempunyai PROLEGDA. Kedua Dalam sidang paripuma pembahasan qanun, qanun tersebut tidak pemah dibahas hanya saja dibacakan dalam sidang tersebut, lalu dibuatkan berita acaranya untuk ditanda tangani oleh Pemerintah Daerah bersama pirnpinan DPRK. Setelah itu sidang pun ditutup. Ketiga Rendahnya SDM anggota DPRK. Dan yang terakhir adalah Tidak pemah melibatkan partisipasi masyarakat, padahal tujuan qanun dibentukkan untuk masyarakat Demi keefektifan dan keefesienan Qanun-Qanun berikutnya, peneliti berharap Anggota DPRK Aceh Selatan di periode selanjutnya agar mampu melului tahapantahapan yang seperti peneliti paparkan diatas tadi dan juga mampu melibatkan partisipasi masyarakat. Kerana kenapa masyarakat lah yang lebih paham akan kebutuhan peraturan yang dibutuhkan di masyarakat itu sendiri.