Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25005
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSembiring, Darma-
dc.contributor.advisorAzizah, Noor-
dc.contributor.authorWulandari, Sri-
dc.date.accessioned2024-08-13T03:52:12Z-
dc.date.available2024-08-13T03:52:12Z-
dc.date.issued2012-07-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25005-
dc.description70 Halamanen_US
dc.description.abstractPeningkatan kesejahteraan akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada gilirannya akan menuntut layanan lalu lintas, berupa tingkat keselamatan lalu lintas, berupa tingkat keselamatan lalu lintas. Disisi lain peningkatan mobilitas masyarakat tersebut temyata juga dapat membawa dampak yang negative karena tidak siapnya nilai dan perilaku sosial berupa kedisplinan. tingkah laku remaja yang menyimpang disebut juga Penyakit Sosial yang sukar • diorganiser, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang tidak umum dan luar biasa sifatnya. Masalah kecelakaa.Il lalu lintas tidak terlepas dari akibat perkembangan industry perakitan kendaraan bermotor di Indonesia, serta kemampuan daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 jelas dikatakan bahwa polisi adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana peranan kepolisian sangat berperan penting bagi masyarakat agar dapat menyelidiki segala permasalahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 1, pengertian lalu lintas adalah, Lal1:1 lintas dan angkatan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan , jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwibawa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan yang menyangkut permasalahan mengenai anak seperti yang diatur dalam KUHP pasal 45, 46 dan 47, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dan Undang-undang nomor tahun 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUNIVERSITAS MEDAN AREAen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;088400200-
dc.subjectkajian hukumen_US
dc.subjectperanan kepolisianen_US
dc.subjectpelanggaran lalu lintasen_US
dc.subjectanaken_US
dc.subjectlegal studiesen_US
dc.subjectthe role of the policeen_US
dc.subjecttraffic violationen_US
dc.subjectchilden_US
dc.titleKajian Hukum Tentang Peranan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anaken_US
dc.title.alternativeLegal Study Regarding the Role of the Police in Handling Traffic Violations Committed by Childrenen_US
dc.typeSkripsi Sarjanaen_US
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088400200 - Sri Wulandari - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography4.87 MBAdobe PDFView/Open
088400200 - Sri Wulandari - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV1.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.