Peranan Provost dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri

Abstract

Pandangan hukum atas peranan provost dalam penanggulangan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan disiplin kepolisian itu sendiri ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang diajukan adalah mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kcpolisian merupabn bagian dari Angka1an Laut, Angkatan darat, serta angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zarman dan bergulirya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional lndonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya