Tinjauan Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan di Bank Tabungan Negera Cabang Medan

Abstract

Pembahasan skripsi ini akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan, dengan mengkaitkannya kepada keberadaan hak jaminan yang dalam ha! ini lebih dkhususkan kepada hak tanggungan atas tanah. Permasalahan yang diaj ukan adalah bagaimana kedudukan suatu jaminan kredit dengan hak tanggungan pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan sesudah keluarnya hak tanggungan dan bagairnana pelaksanaan atau pengikatan jaminan hak tanggungan sebagai jaminan k:redit pada Bank Tabungan Negara Cabang Medan. Hasil penelitian menjelaskan kekuatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak tanggungan sebagai jaminan kredit jaminan perbankan adalah sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pelaksanaan pemberian kredit kepada debitm dimana perbuatan-perbuatan di atas dilakukan untuk menjaga kese}amatan bank sebagai pihak kreditur. Pelaksanaan pendaftaran da:n peralihan hak tanggungan tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan jika piutimg yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab yang lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru yang dalam hal ini adalah bank. Keabsahan penjualan obyek hak tanggungan oleh bank yang dilakukan dibawah tangan pada dasarnya tela diatur secara jelas di dalam undang-undang hak tanggungan. Tetapi meskipun demikian untuk memberikan kepastian hukwn yang lebih jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan rnaka pencantuman perjanjian yang menentukan penjualan obyek hak tanggungan di bawah tangan perlu dibuat dalam suatu perjanjian kredit yang dimuat dalan1 satu pasal akad kredit yang disepakati oleh debitur maupun kreditur. Penyelesaian piutang perbankan ditinjau dari undang-undang perbankan pada dasamya meliputi jalan musyawarah untuk mufakat, dan apabila jalan tersebut tidak dapat menyelesaikan piutang macet perbankan tersebut rnaka penyelesaian sengketa yang digolongkan wanprestasi tersebut di lakukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum perjanjian tersebut dibuat.