Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu

Abstract

Untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu No. 3 Tahun 1995 sebagai unit organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, telah melaksanakan Otonomi ' Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu banyak ditemui kendala maupun hambatan yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas dari dinas daerah. Kendalakendala maupun hambatan yang dialami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu diantaranya adalah, masih adanya campur tangan Pemerintah Pusat/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara terhadap pelaksanaan otonomi di daerah, sebagai contoh dapat dilihat pada bidang pembinaan tenaga teknis dan non teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, dimana terjadi prosedur yang sangat panjang dalam pengangkatan seorang Kepala SD dan seorang Penjaga SD. Sebagai akibat masih banyaknya campur tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidik an dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu akan menghambat penyelenggaraan Pemerintahan dan terwujudnya keserasian dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tingkat II Labuhan Batu. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang kewenangan masingmasing Instansi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu dalam mengurus atau melakukan pembinaan terhadap guru-guru dan peserta didik di Sekolah Dasar.