Penyalahgunaan Izin Pemakaian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI (Studi Kasus Polda Sumut)

Abstract

Dengan adanya penyalahgunaan senjata api yang sering terjadi belakangan ini maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana memandang bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang melanggai hukum. Dasar hukum yang mer.gatumya adalah lHJ No. 8 Tahun 1948, tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. UU No. 12 Tahun 1951, tentang Ordonansi Peratura..1 Hukwn Sementara Istimewa, clan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan melalui Skep Kapolri. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api ? serta bagaiinana peranan POLRI dalam melakukan pendataan dan pengawasan senjata api ? Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tenrang Senjata Api, Proses Pemberian lzin Senjata Api Non Organik 1NI/POLRI kepada masyarakat sipil, Sistem Pengawasan Peredaran Senjata Api oleh POLRI dan proses penyidikan sampai ke pengadilan tindak pidana penyalahgunaan senjata api serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data maka diketahui senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan satu atau sejumlah proyektil dengan bantuai1 bahan peledak. Termasuk juga dalam pengertian senjata api, yaitu bagian-bagian senjata api, meriam, dan senjata penyembur api serta bagian-bagiannya, senjata tekanan udara dan senjata tekanan pegas caliber 5,5 mm ke atas, pistol sembelih, pistol pemberi isyarat, pistol atau revolver mati suri dan senjata api tiruan seperti pistol atau revolver tanda bahaya dan pistol/revolver lomba, senjata peluru karet, senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik. Polri mempunyai fungsi yang cukup kredibilitas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemberian dan pengawasan izin senjata api non organik TNI/Polri, disebabkan salah satu fungsinya adalah sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penuh kepada Polisi sebagai penyidik namun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengun Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Khusus dalam sikap watak serta tata cara kerja yang cenderung yang militeristik, serta memberikan dasar huk.um yang cuk.up kuat untuk melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, termasuk penyidik terhadap terjadinya penyabhgunaan izin senjata api non organic lNI/Polri. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam me1lj~lankan wewenang Po!ri sebagai penyidik adalah prilaku dari angglJta Polri terscbut yang bertindak di !ullI bata5 kewajara_q dan kewenangannya serta kebudayaan masyarakat yang menganggap hubungan dengan Polri berarti menambah permasalahan baru.