Tinjauan Fungsi dan Wewenang Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan UU No 27 Tahun 2009 (Studi di DPRD Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Penulis mengambil judul yaitu Tinjauan Fungsi dan Wewenang lembaga Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-Undang No 27 tahun 2009, dan metode pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research ) dan Penelitian Lapangan (Field Research ). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggung-jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi pengawasan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan I atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. The author takes the title of the review of the legislative function and authority of the North Sumatra Provincial Parliament Under Law No. 27 of'2009, and the method of data collection by Research Library (Library Research) and Field Research (Field Research). Regional Representatives Council (DPRD) consisting of members of political parties participating in elections that elected through general elections. And LY the regional representative body that serves as a component of the provincial government. Otonoriwus Area Governance Formation cover the DPRD and Local Government. DPRD locked out of a Local Government with a view to more puwered DPRD and improve the responsibilities of Local Government to people. Th ere.fore wide rights DPRD enough and instructed to permeate and also channel the society aspiration become the Area policy and conduct the observation function. Governance management area, executed with the Decentralizing ground, that is delivery of governance authority by Government to autonomous area to arrange and manage the governance business in system of Totalitarian State Republic Of Indonesia. Despitefitlly also execute the Deconcentration, that is what overflows of governance authority by Government to Governor as governmental proxy and I or to vertical institution, and and also execute the Aid Duty, that is assignation from governance to area and/or countryside from province governance to regency/ town to countryside to execute the certain duty.