Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Pembahasan yang dilakukan adalah sekitar upaya-upaya yang dilakukan dalam hal memberikan suatu konstribusi pemecahan masalah dalam hubungannya dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berada di bawah umur dalam hal mendapatkan hak-hak keperdataan seorang anak. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata dan apakah akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak memberikan hak-hak anak dalam pertumbuhannya? Untuk membahas pcrmasalahan tcrsebut maka dilakukan penelitian secara kcpustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pcngadilan Ncgeri Medan. Fiasil pe.nclitian dan pernbahasan menjelaskan bcntuk pcrlindungan hukum tcrhadap anak di bawah umur ditinjau dari hukum perdata adalah berupa pcrlindungan hukum anak tcrhadap hak pl:meliharnan, hak pcndidikan, sehingga dengan diberikannya pcrlindungan hukum tersebut hak-hak anak terjamin kelangsungannya. Akibat hukum bagi orang tua atau wali yang tidak memberikan hnk-hak anak dalam pertumbuhannya maka orang tua atai wali tcrscbut dapat dil;abut kckuasaannya. Scdangkan apabila perbuatan orang tua atau wali tcrscbut dapat· mcrugikan haita bend.a ;-mak yang bernda di bawah perwaliannya. maka kcpClda wali tersebut dapat dilakukan tuntutan oleh anak atau kcluarga anak unluk melakukan penuntutan pembcrian ganti kerugian kepada si wali terhadap perbuatannya yang rnengakibatkan kerugian bagi harta si anak. Pada penelitian disarankan Wali adalah turnpuan harapan seorang anak, maka hendaknya wali dapat bersikap dan mernberikan teladan kepada anak yang berada di bawah perwaliannya baik itu dalam bertingkah laku maupun dalam berhubungan dengan si anak , sehingga anak tersebut tidak merasa bahwa ia berada di lingkungan lain tetapi tetap berada di lingkungan keluarganya. Keberadaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam segi teorinya telah dapat memberikan kepastian hukum bagi seorang anak yang berada di bawah perwalian. Tetapi hendaknya ketegasan yang diberikan undang-undang tersebut dapat diwujudkan dalam prakteknya.