Perlindungan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Study Koperasi Mitra Sejati "Sahabat UKM")

Abstract

Antara Pengusaha dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya pekerja demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak berlakunya Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan Metode Pengumpulan Data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Perumusan rnasalah yang disimpulkan yaitu, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang ·disebabkan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Mitra Sejati "Sahabat ~· dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja diantaranya adalah, kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga kendala yang berkaitan dengan perjanj ian kerja, dan terakhir adalah kendala pengawasan. Kesimpulan bemberikan solusi-solusi nyaitu untuk kendala yang berkaitan dengan peraturan yang kurang jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap pengaturan pada pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan untuk kendala yang berkaitan dengao perjanjian kerja, demi meningkatkan i>erlindungan terhadap para pekerja pemerintah sebaiknya membuat format perjanjian kerja secara baku, dan untuk kendala yang berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efekjera terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran.