Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017

Abstract

Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan direvisi menjadi UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Hal tersebut termasuk dalam Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan melihat ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah buku, jumal, laporan tahunan dan referensi lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden. Berdasarkan basil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa peranan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Periode Tahun 2016-2017 sangat besar dan penting sebab DPRD Kabupaten Langkat dalam melaksanakan fungsi anggaran tidak hanya sebatas bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun APBD kemudian menetapkannya, melainkan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Hambatan yang ada di DPRD Kabupaten Langkat dibagi menjadi 2 yaitu faktor intern yang berasal dari kapabilitas suatu lembaga yang intemalnya mempengaruhi hal tersebut dan faktor ekstem yang berada diluar keanggotaan DPRD.