Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap PT. Bank Sumut

Abstract

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap PT.Bank Sumut.Dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya sating mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing Permasalahan yang dibahas da\am penelitian ini adalah Bagaimana metode pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap PT. BANK SUMUT dan apa saja yang menjadi faktor kendala yang akan dihadapi DPRD terhadap Pengawasan PT.BANK SUMUT Penulisan mengunakan · metode pengumpulan data melalui Penelitian Keputustakaan (library research) dan Penelitian Lapangan(fie/d research)Dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD dapat membangun sebuah early warning system atau sistem penanda bahaya apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan daerah Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan pengawasan triwulan. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara formal melaui rapat dengar pendapat dengan instansi terkait maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat.