Penerapan 2 Alat Bukti yang Sah bagi Hukum untuk Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa

Abstract

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutannya (requisitoir). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (pledoi), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan. Proof is the presentation of legally valid evidence by a judge examining a case in order to provide certainty about the truth of the events presented. In this case, the Public Prosecutor is obliged to prove the events presented by submitting evidence in court to be assessed for truth by the Panel of Judges. Then the Public Prosecutor, Legal Counsel and Panel of Judges conduct a legal review. The Public Prosecutor reveals the results of the evidence in his/her indictment (requisitoir). Then the Legal Counsel responds to the Public Prosecutor's indictment in a defense memo (pledoi), and will then be discussed by the Panel of Judges in the final decision (verdict) that is handed down.