Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Abstract

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan merupakan perubahan yang rnendasar dalarn Hukum Jaminan, khususnya hukum jaminan kebendaan. Secara substansj banyak hal yang diatur dalam lJUHT tersebut, salah satu ha! yang menarik dan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini yaitu dilembagakannya penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT ), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa yang bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selainnya rnembebankan Hak Tanggungan Namun dalarn praktek kadangkala penggunaan SKMHT menjadi APHT menemui berbagai hambatan yang menjadi pennasalahan dalarn tulisan ini. Law Number 4 of 1996 concerning mortgage rights is a fundamental change in the Law of Guarantee, especially the law of property guarantees. Substantively, many things are regulated in the Law, one of the interesting things and the main topic of discussion in this article is the institutionalization of the use of a Power of Attorney to Charge Mortgage Rights (SKMHT), a Power of Attorney to Charge Mortgage Rights (SKMHT) is a special power of attorney, does not contain the power to carry out other legal acts other than charging Mortgage Rights. However, in practice, sometimes the use of SKMHT to become APHT encounters various obstacles which are the problems in this article.