Peran Legislatif dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Studi pada DPRA Provinsi Aceh)

Abstract

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRA dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah kepa<la rnkyat. Sebagai kgislatif DPRA mempunyai fungsi yakni: fungsi legislasi pengawasan anggaran. Salah satu fungsi DPRA yang sangat penting adalah fungsi Legislasi yaitu proses pengakornodasi kepentingan para pihak pernangku kegiatan (stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Implementasi dari fungsi Legislasi adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRA Provinsi Aceh pada periode 2015-2016 yang di tulis berdasarkan metode penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwasanya untuk terlaksananya fungsi Legislasi pada DPRA Provinsi Aceh maka dibentuk suatu badan Legislasi yang dibentuk melalui keputusan ketua DPRA yang mengacu kepada peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dalam pembentukan Perda/ Qanun dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: Tahapan Inisiasi DPRA.Penyususnan Ranperda.Pengajuan Perda.Partisipasi masyarakat Penesahan dan penetapan Ranperda menjadi Perda Pengundangan Perda Sosialisasi Perda Namun dalam pelaksanaan fungsi legislasi m1 rnemiliki hambatan antar lain yaitu Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRA antara lain yatu pola rekruitrnen para anggotanya.Peraturan Perundangundangan hanya mensyaratkan latar belakang pendidikan yang terlalu minimal yaitu: setingkat Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SL T A),sehigga sebagian tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk menjalankan fungsi yang diembannya. Mengingat untuk melakukan fungsi legislasi hams mempunyai pengetahuan yang luas karena produk daerah yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi anggota DPRA dalam membuat kebijakan disamping itu juga harus memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.