Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25173
Title: | Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing oleh Warga Negara Indonesia (Putusan Nomor: 19/Pid.P/2011/Pn-Mdn) |
Other Titles: | Legal Study of Judges' Considerations in Imposing Decisions on Perpetrators of the Crime of Illegal Fishing by Indonesian Citizens (Decision Number: 19/Pid.P/2011/Pn-Mdn) |
Authors: | Widyastuti |
metadata.dc.contributor.advisor: | Suhatrizal Muhammad, Ghulam |
Keywords: | kajian hukum;pertimbangan hakim;penjatuhan putusan;pelaku;tindak pidana illegal fishing;warga negara indonesia;putusan nomor: 19/pid.p/2011/pn-mdn;legal studies;judge's consideration;pronouncement of judgment;perpetrator;the crime of illegal fishing;indonesian citizens;decision number: 19/pid.p/2011/pn-mdn |
Issue Date: | 17-Feb-2015 |
Publisher: | UNIVERSITAS MEDAN AREA |
Series/Report no.: | NPM;108400098 |
Abstract: | Penulis mengambil judul yaitu Kajian Hukum Terhadap Pertirnbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusau Kepada Pelaku Tindak Pidana lilegaJ Fishing Oleh Warga Negara Indonesia dan metode pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (Libray Researh) dan Penelitian Lapangan Field Research). Illegal Fishing adalab suatu perbuatan penangkapan ikan secara Ilegal, misalnya tidak rnembawa surat izin berlayar. Faktor terjadinya illegal fishing ialah kurangnya pemasukan ikan. Dalam masalah illegal fishing yang terjadi dalam skripsi ini Hakim sudah sesuai dengan undang-undang dalam penjatuban putusan terhadap illegal fishing. Hakim selalu melihat pedoman undang-undang yang berlaku antara undang-undang tentang perikanan. Hakim dalam penjatuhan harus rnemberikan pasal-pasal yang berlaku dalam suatu masalah memberikan alasan-alasan dia rnengambil putusan tersebut,membacakan putusan tersebut di depan persidangan secara terbuka, dan membuat biaya perkara yang dijatuhkan oleh terdakwa. Kebijakan-kebijakan pernerintahan dalam bidang hukum mengatasi perkara illegal fishing ialah melakukan Pengawas Perikanan yang benugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas Perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan penyidik tetapi diberi kewenangan untuk rnelakukan pengawasan. |
Description: | 77 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25173 |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108400098 - Widyastuti - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 17.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
108400098 - Widyastuti - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.