Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 703/Pid.B/2013/Pn-Lp)

Abstract

Pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan yang merampas nyawa seseorang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Dalam pembunuhan berencana adanya suatu pelaksanaan yang ditangguhkan setelah adanya niat yang kemudian mengatur rencana dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan berencana, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengaturan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Lubuk Pakam diatur di dalam pasal 338 dan 340 KUHP. Adapun pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Putusan 703/Pid.B/2013/PN.LP adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun penjara di tingkat pengadilan pertama, hakim mempertimbangkan bahwa keseluruhan proses pemeriksaan perkara baik itu keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat adanya persesuaian, sehingga hakim pengadilan negeri lubuk pakam menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana". Namun pada tingkat banding, hakim tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama mengingat korban masih berumur 4 tahun dan belum dapat dikategorikan dewasa sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa seharusnya menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitian dalam penulisan karya ilm iah ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan atas sumber bacaan dan dari buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.