Aspek Hukum Perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang N0.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Tindak Pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembanganya terns meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi . kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Dari hal-hal tersebut diataslah penulis mengangkat judul "Aspek Hukum Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001. misalnya kasus penyelewengan dana bantuan APBN untuk keluarga :.. miskin (Gakin) di RSVP H. Adam Malik Medan. Dengan terdakwa Dr. Daniel Ginting,MMR yang menjabat sebagai ketua paket pelayanan esensial RSVP H. Adam Malik Medan, berdasarka putusan pengadilan Bernomor : 2421/ PidB/ 2005/PN-Medan yang mana terdakwa dinyatakan dan diyakini melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui proses atau cara terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dana bantuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi putusan. Penelitian hukum dilakukan dengali metode penelitian kepustakaan (Library reseach), putusan pengadilan, data-data yang dipakai yaitu dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menglirai kenyataan-kenyataan yang ada secara kualitatif dan sistematis dengan menyajikan data yang telah dianalisis. Data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yang diperoleh melalui riset kepustakaan (Library Reseach), putusan pengadilan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini. Sebagai basil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tindak pidana korupsi adalah merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pelaku tau orang yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban dengan diancam pasal 2 Undang-Undang No.31Tahun1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001danPasal 64 KUHP.