Disparitas Pertimbangan Hukum dalam Tindak Pidana Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan (Studi putusan Nomor413/Pid.Sus/2023/PN Stb dan Putusan Nomor.769/Pid.Sus/2023/PN Stb)

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dinamika kehidupan sehari-hari terjadi di masyarakat ketika masih banyak anggota dan kelompok masyarakat yang melakukan kejahatan, khususnya Tindak pidana pemungutan hasil perkebunan (buah sawit) secara tidak sah di Kabupaten Langkat. Hukum pidana diterapkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hukum pidana, namun ketidakadilan dalam penanganan hukum menciptakan disparitas putusan hakim. Penelitian ini membandingkan dua putusan hakim terkait tindak pidana pencurian buah sawit dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut. Jenis Penelitian ini yaitu yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang Undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Pertimbangan hukum hakim secara non yuridis berdasarkan Putusan No. 413/Pid.Sus/2023/PN Stb, melibatkan faktor ekonomi sebagai pemicu tindakan, yang lebih bersifat sosial. Sedangkan Putusan No. 769/Pid.Sus/2023/PN Stb dalam putusan ini melibatkan unsur perencanaan dan niat yang lebih besar dari terdakwa, yang mungkin mencerminkan aspek psikologis dan moral dalam pertimbangan pengadilan. Memungut secara tidak sah hasil perkebunan diatur Pasal 107 huruf d, perbedaan kedua putusan menimbulkan ketidaksesuaian yang drastis antara tingkat kerugian. Putusan No.413/Pid.Sus/ 2023/PN.Stb, kerugian tercatat Rp.150.000, lebih kecil, namun terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan, Sedangkan Putusan No. 769/ Pid.Sus/ 2023/PN.Stb mencatat kerugian yang lebih besar, yakni Rp.480.000,namun hukuman dijatuhkan lebih ringan 6 bulan penjara. This study describes the dynamics of daily life in society when there are still many members and groups of people who commit crimes, especially the crime of unauthorized collection of plantation products (palm fruit) in Langkat Regency. Criminal law is applied as an effort to realize the objectives of criminal law, but injustice in handling the law creates disparities in judges' decisions. This study compared two judges' decisions related to the crime of theft of palm fruit and the factors that influence the judges' legal considerations in these cases. This type of research was normative juridical, law is conceptualized as what was written in laws and regulations or law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for community behavior towards what is considered appropriate. The judge's non-juridical legal considerations based on Decision No. 413/Pid.Sus/2023/PN Stb, involve economic factors as a trigger for action, which was more social in nature. Whereas Decision No. 769/Pid.Sus/2023/PN Stb in this decision involved a greater element of planning and intent from the defendant, which might reflect the psychological and moral aspects of the court's consideration. Unlawfully collecting plantation products is regulated in Article 107 letter d, the difference between the two decisions creates a drastic discrepancy between the level of loss. Decision No.413/Pid.Sus/ 2023/PN.Stb, recorded a smaller loss of Rp.150,000, however the defendant was sentenced to 1 year and 2 months imprisonment, whereas Decision No. 769/Pid.Sus/ 2023/PN.Stb recorded a larger loss of Rp.480,000, however the sentence was 6 months imprisonment.