Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Hukum Adat (Studi di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan)

Abstract

Pelecehan seksual merupakan isu lama dalam masyarakat Indonesia yang telah memiliki pengaturan hukum yang juga merupakan perbuatan melanggar nilai adat yang hidup di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelecehan seksual di Indonesia dan bagaimana penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual melalui hukum adat di Desa Hilidanayao, Kabupaten Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data skunder dan teknik pengumpulan data yaitu penelitian Pustaka (Liberary Research) dan penelitian lapangan (Field Research) dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual terdapat dalam pasal 281 sampai 303 KUHP, dan pasal 414,415,416,417,418,419 dan, 422 Kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023, dan pasal 5, 6, 8, 9,10,11,12,13 dan 14, undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, dan pasal 59, 76D, 76E undang- undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual di Desa Hilidanayao, Kabupaten Nias Selatan, diselesaikan melalui hukum adat dalam bentuk ganti kerugian kepada korban. Sexual harassment is an old issue in Indonesian society which has legal regulations which are also an act that violates the traditional values that live in Indonesia. The problem in this research is how sexual harassment law is regulated in Indonesia and how criminal acts of sexual harassment are resolved through customary law in Hilidanayao Village, South Nias Regency. The research method used is normative juridical with secondary data types and data collection techniques, namely library research and field research and the data is analyzed qualitatively. Research Results The legal regulation of criminal acts of sexual harassment is contained in articles 281 to 303 of the Criminal Code, and articles 414,415,416,417,418,419 and, 422 of the Criminal Code number 1 of 2023, and articles 5, 6, 8, 9,10,11,12,13 and 14, law number 12 of 2022 concerning TPKS, and articles 59, 76D, 76E of law number 35 of 2014 concerning Child Protection. The resolution of criminal acts of sexual harassment in Hilidanayao Village, South Nias Regency, was resolved through customary law in the form of compensation to the victim.