Penerapan Perlindungan terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)

Abstract

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merupakan trobosan angin segar, sehingga penting terkait penerapannya menjamin hak perempuan setara dalam memperoleh keadilan di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana studi pada Pengadilan Negeri Medan. Dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam proses peradilan yang dilakukan oleh hakim. Metode penelitian yuridis normatif menggunakam analisis kualitatif yang bersifat deskriptif penelitian ini menjelaskan berkaitan dengan rumusan masalah, dengan cara melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan perempuan berhak mengambil langkah hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum, tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik. Dikarenakan tidak menyebar secara keseluruhan di lembaga hukum selain di Pengadilan Negeri Medan, belum sepenuhnya berlaku efektif kurangnya sosialisasi. Akan tetapi aparat penegak hukum menyambut baik kehadiran Peraturan Mahkamah Agung dan akan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman tambahan selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). All All individuals are equal before the law and are entitled to equal legal protection without discrimination. Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 on Guidelines for Adjudicating Cases Involving Women in Conflict with the Law represents a significant breakthrough, emphasizing its importance in ensuring women's rights to equality in obtaining justice at the Medan District Court. This research aimed to investigate the legal regulations concerning women in conflict with the law as victims of criminal acts, focusing on the Medan District Court. Additionally, it examined the implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 by judges during judicial processes. The normative juridical research method employed qualitative analysis of a descriptive nature, addressing research questions by conducting interviews with judges at the Medan District Court and officials at the Medan City Police. The findings revealed that women had the right to take legal action. Although Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 had provided legal protection for women in conflict with the law, its implementation was not yet fully effective. This was due to its limited dissemination beyond the Medan District Court and insufficient socialization. Nevertheless, law enforcement officers had welcomed the regulation and plan to implement it as an additional guideline alongside the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP).