Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Eksekusi Pengosongan atas Objek Jaminan Di Atas Tanah ( Studi Putusan 417/Pdt.G/2021/PN MDN )

Abstract

Pengertian perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur jika seorang mengalami kerugian lantaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka beliau bisa mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi pasal tadi bukan mengatur tentang onrechtmatigedaad, melainkan mengatur tentang kondisi-kondisi buat menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atas ekseusi pengosongan atas objek jaminan di atas tanah dan Akibat Hukum Pada atas eksekusi pengosongan atas Objek Jaminan Di atas Tanah yang tertuang Pada putusan NO.417/Pdt.G/2021/PN MDN. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat Deskriftif analisis, sumber data penelitian ini terdiri dari sumber hukum primair, sekunder dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research)yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dalam menjatuhkan putusan Hakim harus mempertimbangkan Hal-hal dari pokok perkara,pemeriksaan surat,dan pengecekan tanah di Badan pertanahan Nasional (BPN) Serta pembuktian dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPer, tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 16 Ayat (1) UUPA tentang hak-hak atas tanah. The definition of unlawful act in Article 1365 of the Civil Code (KUH) is not explicitly formulated. Article 1365 of the Civil Code (KUH) only regulates that if a person suffers a loss due to an unlawful act committed by another person against him, then he can file a claim for compensation with the District Court. So the article does not regulate onrechtmatigedaad, but rather regulates the conditions for claiming compensation for unlawful acts This research aimed to find out how the dispute resolution mechanism for the execution of vacating the security object on the land and the Legal Effects on the execution of vacating the Security Object on the Land contained in Decision NO.417/Pdt. G/2021/PN MDN. The research method used was Normative legal research which was descriptive analysis, the data source of this research consists of primary, secondary legal sources using a library research approach which was then analysed qualitatively. The conclusion in making a verdict the judge must consider matters of the subject matter, examination of letters, and checking the land at the National Land Agency (BPN). As well as proof and pay attention to Article 1365 of the Criminal Code, concerning Unlawful Acts and Article 16 Paragraph (1) of the UUPA concerning land rights.