Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor : 3810/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)

Abstract

Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut faktor ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan manusia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Perdagangan Perempuan Seks Komersial berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Perdagangan Perempuan Pekerja Seks Komersial terdapat pada KUHP, terutama Pasal 297. KUHP tidak mengatur secara tegas dan tidak memberikan ancaman hukuman yang maksimal terhadap pelaku perdagangan manusia tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan manusia diatur khusus didalam UU 21/2007 tentang TPPU, yaitu Pasal 2, dimana pelaku perdagangan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku perdagangan Perempuan Seks Komersial berdasarkan Putusan Nomor 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn berdasarkan aspek yuridis dan non yuridis. Hakim harus melihat apa yang didakwakan kepada Terdakwa dan unsur-unsur apa saja yang dipenuhi serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama tiga tahun dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- yang mengacu pada Pasal 2 UU 21/2007. Trafficking in persons is a complex problem and involves economic, social and cultural factors. The problem of this research is how is the criminal responsibility of the perpetrators of human trafficking and how is the criminal responsibility of the perpetrators of Commercial Sex Trafficking of Women based on Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn. This type of research is normative juridical which is descriptive analysis. The research approach method is the statutory approach. Based on the results of the discussion of criminal responsibility for the perpetrators of trafficking in women and commercial sex workers, it is contained in the Criminal Code, especially Article 297. The Criminal Code does not strictly regulate and does not provide maximum punishment for the perpetrators of human trafficking, so that criminal responsibility for the perpetrators of human trafficking is specifically regulated in Law 21 /2007 concerning ML, namely Article 2, whereby perpetrators of human trafficking are punished with imprisonment for a minimum of 3 years and a maximum of 15 years and a minimum fine of Rp. 120,000,000.00 and a maximum of Rp. 600,000,000.00. The judge's legal considerations in imposing a verdict on the perpetrators of commercial sex trafficking are based on Decision Number 3810/Pid.Sus/2020/PnMdn based on juridical and non-juridical aspects. The judge must look at what the defendant is charged with and what elements are met as well as the facts revealed in the trial. The judge sentenced the Defendant to imprisonment for three years and a fine of Rp. 120,000,000, - which refers to Article 2 of Law 21/2007.