Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Debitor yang Wanprestasi Diatas Perjanjian Kredit Modal Usaha di Bank Konvensional (Studi Kasus Putusan Perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/Pn Mdn)

Abstract

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi dapat menimbulkan reaksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di Indonesia, Penyelesaian perkara perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional, bagaimana pertanggungjawaban perdata yang wanprestasi atas perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan No. 24/Pdt.G.S/2020/PNMdn,. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan dari permasalahan tersebut. jenis penelitian adalah yuridis normative. Sifat penelitian ini secara deskriptif analistis. teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan kemudian menggunakan analisis data secara kualitatif. Pengaturan tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit melalui bank konvensional di indonesia yaitu terkait dengan hukum perjanjian adalah jika salah satu tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka timbul apa yang disebut sebagai Wanprestasi. Penyelesaian perkara perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional adalah pihak yang meminjam tidak boleh meminta barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir (pasal 1759). Sedangkan pihak peminjam berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dalam waktu yang ditentukan.Pertanggungjawaban perdata yang wanprestasi atas perjanjian kredit modal usaha di bank konvensional berdasarkan putusan 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn adalah Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian tersebut. In carrying out life activities, the occurrence of contact between humans or legal entities, both in the form of intetpersonal relationships can cause reactions. The problems in this study were how the regulation of default in credit agreements through conventional banks in Indonesia, Settlement of business capital credit agreement cases in conventional banks, how the civil liability for default on business capital credit agreements in conventional banks based on decision No. 24/Pdt.G.S/2020/PNMdn,. The purpose of this research was to answer the fonnulation of these problems. The type of research was normative juridical. The nature of this research was descriptive analytical. Data collection techniques with literature study then using qualitative data analysis. The regulation of default in credit agreements through conventional banks in Indonesia, which is related to the law of the agreement is that if one does not carry out the agreement, what is called default arises. The settlement of the business capital credit agreement case in conventional banks was that the borrowing party may not ask for the loaned goods before the agreed period ends (article 1759). Meanwhile, the borrower was obliged to return the goods in the same amount and condition within the .vpecified time. The civil liability for defaulting on a business capital credit agreement at a conventional hank based on decision 24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn was Stating that the Defendant had made a default by not fulfilling payments in accordance with the agreement.