Tinjauan Yuridis Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Mdn)

Abstract

PKPU merupakan salah satu cara untuk menghindari Kepailitan dari seorang debitur. Tujuan utama dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur, yang jika disetujui, akan disahkan oleh Pengadilan Niaga. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut UU Nomor 37 Tahun 2004, bagaimana cara pemohon PKPU memenuhi syarat pembuktian sederhana dalam mengajukan permohonan PKPU, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana pada putusan perkara PKPU No. 42/Pdt.Sus-PKPU/PN. Niaga Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan kuliah. Analisis data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian adalah bahwa UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mekanisme Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan debitor dan kreditor, dengan memberikan kreditor kesempatan untuk mengajukan PKPU selain debitor. Kasus konkret seperti Perkara Perdata 42/Pdt.Sus-PKPU/PNNiaga Medan mencerminkan kompleksitas hubungan bisnis dan hukum di Indonesia, di mana konflik dalam perjanjian bisnis dapat memicu tuntutan hukum dan upaya untuk mencari solusi perdamaian melalui proses PKPU. PKPU (Postponement of Debt Payment Obligations) is a method used to avoid the bankruptcy of a debtor. The main goal of PKPU is to reach an agreement between the debtor and the creditor, which, if approved, will be ratified by the Commercial Court. The issues addressed in this research include how the submission of a PKPU application is regulated according to Law No. 37 of 2004, how PKPU applicants meet the requirement of simple evidence when submitting a PKPU application, and how the judges' legal considerations apply simple evidence in thedecision of PKPU Case No. 42/Pdt.Sus-PKPU/PN. Niaga Mdn. The research method used was library research, which involved studying various sources such as books, legal journals, scholarly opinions, laws, and lecture materials. The dataanalysis employed in this study used a qualitative analysis approach. The research approach combined conceptual and case study approaches. The findingsindicated that Law No. 37 of 2004 regulates the mechanism for submitting a PKPU application involving both the debtor and creditor, providing creditors the opportunity to submit a PKPU application in addition to the debtor. A concrete case like Civil Case 42/Pdt.Sus- PKPU/PN Niaga Medan reflects the complexity ofbusiness and legal relationships in Indonesia, where conflicts in business agreements can trigger lawsuits and efforts to seek peaceful solutions through the PKPU process.