Perbedaan Psychological Well-Being ditinjau dari Jenis Kelamin pada Komunitas Lansia di Bukittinggi

Abstract

Tindak pidana penadahan sepeda motor merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah Percut Sei Tuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan kebijakan non-penal yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dari wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Polsek Percut Sei Tuan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum yang dijadikan dasar oleh Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam menangani tindak pidana penadahan sepeda motor meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Upaya preventif antara lain sosialisasi, penyuluhan hukum, pengawasan, patroli rutin, dan kerjasama dengan masyarakat serta pemangku kepentingan. Upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pengungkapan jaringan, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Sementara upaya rehabilitasi berupa pembinaan korban dan reintegrasi sosial pelaku. Kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, dan penguatan kerjasama dengan pihak terkait.