Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Tebing Tinggi)

Abstract

Perkawinan diberikan izin bila usia laki-laki dan perempuan sudah mencapai batas umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat 1. Rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana penerapan Pasal 7 Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, bagaimana akibat hukum atas perubahan Pasal 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan bagaimana tinjauan yuridis penerapan Pasal 7 Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pekawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang- Undang No.16 Tahun 2019, akibat hukum atas perubahan Pasal 1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Adapun metode dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian yaitu untuk penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974sudah cukup efektif yang dilakukan Pengadilan Agama Tebing Tinggi terlihat dari penurunan surat permohonan dispensasi nikah beberapa tahun terakhir. Marriage is permitted when both male and female reach the age limit of 19 years, in accordance with applicable regulations, specifically Article 7, paragraph 1. The problems examined in this research include how Article 7 of Law No. 16 of 2019 is implemented at the Tebing Tinggi Religious Court, the legal consequences of the amendments to Article 1 of 1974 at the Tebing Tinggi Religious Court, and the juridical review of the application of Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning marriage at the Tebing Tinggi Religious Court. The purpose of this research was to understand the implementation of Article 7 of Law No. 16 of 2019, the legal consequences of the amendment to Article 1 of 1974, and the application of Article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning marriage at the Tebing Tinggi Religious Court. The method used in this writing was normative juridical, utilizing both primary and secondary data. The findings indicated that the implementation of Article 7 of Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 was quite effective as carried out by the Tebing Tinggi Religious Court, evidenced by a decline in marriage dispensation requests in recent years.