Tinjauan Yuridis Jaminan Perorangan atas Pailitnya Debitur Pt. Rumah Sakit Rachmad Insani Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Abstract

Jaminan Perorangan muncul sebagai hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban pembayaran pada salah satu pihak, untuk memastikan pihak kreditur bahwa akan dilakukannya pembayaran dengan melibatkan pihak ketiga yang bersedia untuk menanggung kewajiban tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian utang debitur atas jaminan penjamin perorangan pada PT Rumah Sakit Rachmad Insani dan bagaimana kedudukan hukum terhadap penjamin perorangan (borgtocht) atas pailitnya debitur PT Rumah Sakit Rachmad Insani menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data dianalisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian adalah mekanisme penyelesaian utang pada PT Rumah Sakit Rachmad Insani dengan jaminan penjamin perorangan dilakukan dengan penyelesaian utang dengan jaminan atas harta penjamin perorangan tersebut. Kedudukan hukum penjamin apabila debitur utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya. Saran yang diberikan adalah diperlukan norma-norma hukum yang lebih rinci lagi mengenai penanggungan di dalam kepailitan sehingga pelaksanaannya dalam peradilan dapat berjalan selaras. A personal guarantee arises as a legal relationship that creates an obligation for one party to ensure payment to the creditor by involving a third party willing to assume that obligation. The issues addressed in this study were the debt resolution mechanism involving personal guarantees at PT Rumah Sakit Rachmad Insani and the legal standing of personal guarantors (borgtocht) in the bankruptcy of PT Rumah Sakit Rachmad Insani according to Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligations. The research employed a normative legal research method with a descriptive analytical approach. Data was collected through literature review and field research and was analyzed qualitatively. The findings indicated that the debt resolution mechanism at PT Rumah Sakit Rachmad Insani, secured by a personal guarantor, involved settling the debt through the guarantor's assets. The legal position of the guarantor, when the principal debtor was declared bankrupt, obliged the guarantor to fulfill the obligations to the creditor if the principal debtor failed to do so. The recommendation given is the need for more detailed legal norms regarding guarantees in bankruptcy proceedings, to ensure consistent implementation in the judiciary.