Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2568
Title: | Peranan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nias) |
Authors: | Lase, Abdi Yan Putra |
Keywords: | peranan pemerintah;pengimplementasian undang-undang |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah daJam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (Studi kasus pada bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nias). Seiring dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diharapkan akan dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias yang didukung oleh sarana, prasarana yang memadai dan sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan dan kelautan serta pemekaran wilayah Kabupaten Kota. Populasi adalah keseluruhan pegawai Sekretariat Kabupaten Nias yang berjumlah 24 7 orang. Dari populasi, ditetapkan sampel adalah keseluruhan pegawai bagian Administrasi Pemerintahan yang berjumlah 16 orang. Bentuk penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, majalah, internet dan bacaan-bacaan yang lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan terhadap berbagai gejala sosial yang diteliti sesuai maksud dan juga tujuan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Nias maka pertumbuhan pembangunan mengalami peningkatan yang sangat positif diseluruh sektor sarana dan prasarana juga pemekaran wilayah seperti transportasi darat, laut, udara dan pemekaran Kabupaten dan Kota. Peningkatan yang positif juga berpengaruh pada peningkatan sektor pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan dan kelautan yang menjadi andalan. Peningkatan pembangunan yang positif tersebut sesuai dengan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah (Studi kasus pada bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Nias) dimana adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta mengembangkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2568 |
Appears in Collections: | SP - Public Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068520015_File1.pdf | Cover | 438.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
068520015_File2.pdf | Abstract | 436.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
068520015_File3.pdf | Introduction | 973.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
068520015_File4.pdf | Chapter I | 410.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
068520015_File8.pdf | Reference | 971.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.