Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Tanah Karo terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polres Tanah Karo)

Abstract

Tindak pidana penggelapan bermotor tentunya sangat menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya yang menjadi korban penggelapan kendaraan bermotor, selain mendapat kerugian materil dari kejahatan tersebut, tentunya dapat pula menimbulkan kerugian immateril karena akan mengganggu segala aktivitas yang menggunakan sepeda motor dalam bepergian. Pada penelitian ini akan mengkaji penegakan hukum tindak pidana penggelapan bermotor di Polres Tanah Karo dengan permasalahan yang dikaji bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan upaa penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung wawancara sebagai bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan studi wawancara di Polres Tanah Karo, kemudian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Tanah Karo dilakukan dua cara yakni upaya penanggulangan secara penal dan non penal Upaya penal dilakukan dengan cara memproses hukum setiap pekara penggelapan kendaraan bermotor yang masuk di Kepolisian Resort tanah Karo, dan upaya non penal yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan ke masyarakat dampak dari kejahatan terhadap diri sendiri dan keluarga melalui kerja sama dengan kepala desa. Motor vehicle embezzlement crime causes great concern in society, especially for the victims of such crimes. In addition to material losses, this crime also brings immaterial losses as it disrupts daily activities that rely on motorcycles for transportation. This research examined the law enforcement efforts against motor vehicle embezzlement by the Tanah Karo Police, focusing on the legal regulations regarding motor vehicle embezzlement offenders and the prevention efforts in the jurisdiction of the Tanah Karo Police Department. The research used a normative legal method, supported by interviews as secondary legal material. Data collection techniques included document studies and interviews at the Tanah Karo Police Department, followed by qualitative analysis. The results showed that legal regulations concerning motor vehicle embezzlement offenders are stipulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP), specifically in Article 372 of the Criminal Code. The efforts to combat motor vehicle embezzlement in the jurisdiction of the Tanah Karo Police were carried out in two ways: penal and non-penal measures. Penal measures are taken by legally processing every motor vehicle embezzlement case handled by the Tanah Karo Police, while non-penal efforts are made by raising public awareness of the impact of such crimes on individuals and families through cooperation with village heads.