Peran Bapas dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Bapas Kelas I Medan)

Abstract

Penerapan pembebasan bersyarat (PB) juga diberikan kepada narapidana yang dihukum karena tindak pidana korupsi (TPK). Penulis berupaya memahami tata cara pemberian PB (Pembebasan Bersyarat) kepada warga binaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) di BAPAS Kelas I A Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis syarat-syarat pengajuan PB bagi warga binaan TPK serta mengkaji dan menganalisis tata cara pemberian PB kepada warga binaan TPK di Bapas Kelas I Medan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis non-nalive, dengan fokus pada data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan analisis data kualitatif. BAPAS Kelas I A Medan berpegang pada Pasal 15 dan 16 KUHP serta UUv No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemberian narapidana PB io TPK. Kendala yang dihadapi antara lain tantangan administratif, personal, hukum, budaya, dan kemasyarakatan, kondisi ekonomi narapidana, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Persyaratan pengajuan PB bagi warga binaan TPK di BAPAS Kelas I Medan mengikuti Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Tata cara pemberian PB didasarkan pada Antikel 94-98, 100, dan 101. Setiap narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat harus membayar sejumlah uang untuk memperlancar proses pembebasan bersyarat. BAPAS Kelas I Medan menerapkan tata cara pemberian PB kepada warga binaan TPK sama seperti terhadap warga binaan lainnya. The implementation ofparole (PB) is also granted to inmates convicted of corniption (TPK). The author seeksto understand the procedures for granting PB (Pembebasan Bersyarat) to TPK (Tindak Pidana Korupsi) inmates at BAPAS Class I A Medan. This research aimed to identify and analy=e the requirements for applying for PB for TPK inmates and to examine and analyze the procedure for granting PB to TPK inmates at Bapas Class I Medan. The tvpe of legal research used was nonnalive juridical, with a focus on secondary data. Data collection techniques included library research and field research, with qualitative data analysis. BAPAS Class I A Medan adheres to Articles 15 and 16ofthe Criminal Code and Lawv No. 22 of2022 concerning Corrections in granting PB io TPK inmates. Obstacles encountered included administrative, persounel,legal, cultral, and societal challenges, economic conditions ofthe inmates, and limitations in facilities and infrastructure. The requirements for applying for PB for TPK inmates at BAPAS Class I Medan follow Article 82 ofthe Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of2018 in conjunction with Minister ofLaw and Human Rights Regulation No. 7 of2022. The PB granting procedure is based on Anticles 94-98, 100, and 101. Every inmate seeking parole must pay a sum of money to facilitate the parole proccss. BAPAS Class I Medan applies the same PB grantinig procedure to TPK inmates as to other inmates.