Efektifitas dan Pencegahan Penipuan dalam Transakasi Elektronik (Studi pada Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Kejahatan dalam transaksi elektronik menjadi ancaman serius di era digital saat ini. Fenomena ini mencakup berbagai praktik ilegal seperti penipuan, peretasan, dan penggunaan malware, yang tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi individu, namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum yang relevan dengan kejahatan dalam transaksi elektronik, mengidentifikasi modus operandi penipuan yang terjadi, dan mengevaluasi kebijakan hukum yang diterapkan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang meliputi studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan utama dalam penanganan kejahatan transaksi elektronik di Indonesia. Modus operandi seperti phishing, penggunaan malware, dan akses ilegal terhadap informasi pribadi atau keuangan korban. Strategi pencegahan dan perlindungan mencakup kebijakan pidana seperti penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan elektronik, serta kebijakan non-penal seperti penguatan sistem keamanan informasi. . Keamanan transaksi elektronik menjadi fokus penting saat ini. Strategi pencegahan yang efektif, seperti verifikasi ganda dan deteksi pola penipuan, sangat penting dalam memerangi kejahatan elektronik. Beradaptasi dengan teknologi baru merupakan kunci untuk menjaga keamanan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online yang semakin kompleks. Crime in electronic transactions is a serious threat in today's digital age. This phenomenon includes various illegal practices such as fraud, hacking, and the use ofmalware, which not only result in financial losses for individuals, but also undermine public trust in electronic transaction systems. This research aimed to examine legal arrangements relevant to crimes in electronic transactions, identify the modus operandi offraud that occurs, and evaluate the legal policies applied to overcome it. The research method used was the normative juridical method,which involves literature study and secondary data analysis. The data collection technique used library research and interview methods. Law No. 19/2016 on Electronic Information and Transactions (ITE) is the main foundation in handling electronic transaction crimes in Indonesia. Modus operandi such as phishing, use ofmalware, and illegal access to victims' personal or financial information.Prevention and protection strategies include penal policies such as law enforcement against perpetrators of electronic crimes, as well as non-penal policies such as strengthening information security systems. The safety of electronic transactions is an important focus today. Effective prevention strategies, such as double verification and fraud pattern detection, are crucial in fighting e-crime. Adapting to new technologies is key to maintaining security and restoring public trust in increasingly complex online transactions.