Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum (Studi Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn.Mdn)

Abstract

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga tindak pidana ketertiban umum harus ditindak secara represif bagi penegak hukum baik aparat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap ketertiban umum?. bagaimana kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana ketertiban umum dalam Putusan No. 2957/Pid.B/2021/Pn. Mdn?. Metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deksriptif dan sumber data yaitu data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research) serta kemudian menganalisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP. Kedua, Penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan Putusan No. 2957/Pid.B/2021/PN. Mdn, dimana Terdakwa Muhammar Ghadafi Pulungan Als Gepeng meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kesimpulan yang diperoleh yaitu ketentuan hukum pidana bagi pelaku kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 170 KUHP yang memuat tentang tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama di muka umum terhadap orang atau barang kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.