Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak Suami terhadap Istri dalam Perkawinan (Studi Putusan No 3314/Pdt.G/2022/Pa.Mdn.)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang Ex Officio hakim dalam perkara cerai talak di Indonesia, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas cerai talak suami terhadap istri dan bagaimana penerapan hak Ex Officio hakim terhadap istri berdasarkan Putusan perkara No.3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. di Pengadilan Agama Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data didapatkan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah pengaturan hukum tentang Ex Officio hakim diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 ayat (1 sampai 4) dan Pasal 152 KHI dan dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006. Akibat hukum yang timbul atas cerai talak suami terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencakup beberapa aspek, yaitu: Kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami-istri, Harta bersama dan anak. Majelis hakim menggunakan hak ex officio dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada termohon atau istri yang menurut hukum harus dilindungi maka majelis hakim menambahkan amar berupa mu’ah. The issues in this research were how the regulation of judges' ex officio rights in divorce cases in Indonesia was applied, what the impacts of divorce filed by husbands against wives were, and how the ex officio right of judges was applied in relation to the wife based on Decision No. 3314/Pdt.G/2022/PA.Mdn. at the Medan Religious Court. The research method used was normative legal research with a descriptive analytical approach. Data were obtained using library research and field research techniques, and the data were analyzed through qualitative analysis. The research results showed that the legal regulation of judges' ex officio rights was governed by Article 41 letter (c) of Law No. 1 of 1974, Articles 149 paragraphs (1 to 4) and 152 of the Compilation of Islamic Law, and the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006. The legal consequences of divorce initiated by the husband against the wife, according to Law No. 1 of 1974, included several aspects: the status, rights, and obligations of the former spouses, shared assets, and children. The panel of judges used their ex officio rights to provide legal protection and justice to the respondent or wife, who, according to the law, had to be protected; therefore, the judges added a ruling regarding mu’ah.