Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial terhadap Pejabat yang Sah (Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)

Abstract

Kejahatan pencemaran nama baik melalui penyalahgunaan teknologi informasi semakin banyak dilakukan. Jenis dan modus kejahatannya sendiri pun terus berkembang. Disisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan pencemaran nama baik dengan teknologi informasi ini masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, serta bagaimana analisis hukum putusan hakim berdasarkan studi putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif sebagai landasan. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik: Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Analisis Hukum Putusan Hakim Berdasarkan Studi Putusan No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn: Berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2019 No.Reg.Perkara :PDM-131/ Ep.2/01/2019 sebagai berikut: (1) Menyatakan terdakwa MHD SIDDIK PERMANA RITONGA Alias SIDIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah. The crime of defamation through the misuse of information technology is increasingly being committed. The types and modes of the crime itself continue to develop. On the other hand, the success rate of revealing perpetrators of defamation crimes with information technology is still very low. This is certainly very worrying for the wider community. The losses caused by this crime are also not small. The formulation of the problem that will be studied in this study is as follows: how are the legal regulations governing the crime of defamation, and how is the legal analysis of the judge's decision based on the study of decision No. 213 / Pid.Sus / 2019 / Pn.Mdn. In conducting this research, the author uses the type of normative legal research as a basis. Normative legal research is defined as research on legal regulations, both from the perspective of the hierarchy of legislation (vertical) and the relationship of harmony of legislation (horizontal). Legal regulations governing the crime of defamation: In Indonesian positive law, defamation is regulated by the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE). Both of these laws regulate matters that are categorized as defamation. Legal Analysis of Judge's Decision Based on Decision Study No. 213/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn: Based on the Criminal Charge Letter from the Public Prosecutor dated April 4, 2019 No.Reg.Perkara: PDM-131/ Ep.2/01/2019 as follows: (1) Declaring that the defendant MHD SIDDIK PERMANA RITONGA alias SIDIK was proven guilty of committing the crime of "Intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic information and/or Electronic Documents that contain insults and/or defamation against officials who are carrying out their legitimate duties.