Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan di Provinsi Aceh (Studi Putusan 08/Kppu-L/2023)

Abstract

Persaingan usaha dalam praktik bisnis merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan sehingga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persangain usaha tidak sehat. Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif, merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara langsung di Kantor KPPU Kanwil I (Medan). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor pada kasus tender Pekerjaan Peningkatan Jalan di Aceh sudah terpenuhi. Akibat hukum dari kasus persekongkolan tersebut adalah berupa sanksi administratif yang tertuang pada Pasal 9 PP No. 44 Tahun 2021. Akibat hukum pelaku usaha terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait kasus tersebut adalah berupa pemberian sanksi denda yang mengacu pada Pasal 12 PP No. 4 tahun 2021. Business competition in business practices is a common thing. However, there are still many business actors who commit fraud, resulting in unhealthy business competition. Conspiracy according to Article 22 of Law no. 5 of 1999, that business actors are prohibited from conspiring with other parties to arrange or determine the winner of a tender so that it can result in unhealthy business competition. The institution formed to supervise business competition is the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The method used in this research is the Normative Juridical legal research method, which is a process for finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. Data collection techniques are library research and field research with direct interviews at the KPPU Regional Office I (Medan). Based on the research results, it is known that, the elements of violation of Article 22 of Law no. 5 of 1999 carried out by the Reported Parties in the tender case for Road Improvement Works in Aceh has been fulfilled. The legal consequences of this conspiracy case are in the form of administrative sanctions as stated in Article 9 PP No. 44 of 2021. Legal consequences for business actors regarding violations of Article 22 of Law no. 5 of 1999 related to this case is in the form of a fine which refers to Article 12 PP No. 4 of 2021.