Perlindungan Hukum Merek Terhadap Peredaran Barang yang Diduga Hasil Pelanggaran Merek di Shopee (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Sumatera Utara)

Abstract

Peredaran barang hasil pelanggaran hak atas merek merupakan suatu yang merugikan pemegang merek dan hal ini dilarang oleh peraturan perundangundangan. Permasalahan pada skripsi ini bagaimana pengaturan hukum atas peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek di shopee dan upaya hukum apa yang dilakukan Kemenkumham untuk dalam mencegah peredaran barang yang diduga hasil pelanggaran merek di shoppee. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pengaturan hukum merek diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran merek diatur dalam undang-undang. Upaya hukum kemenkumham dalam mencegah peredaran barang dilakukan dengan cara perventif dan represif. Dengan kesimpulan bahwa pengaturan hukum atas peredaran barang hasil pelanggaran merek diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan upaya hukum kemenkumham dalam mencegah peredaran dilakukan dengan cara upaya hukum preventif dan represif. Saran bagi pemilik merek agar lebih memahami secara mendalam ketentuan hukum merek dalam undang-undang guna memberikan perlindungan hukum akibat pelanggaran hak merek dan Kemenkumham agar kiranya secara rutin melakukan kegiatan terutama edukasi sosialisasi pencegahan pelanggaran hak merek khususnya terkait peredaran barang yang melanggar hak merek di pusat perbelanjaan maupun melalui shoppee.