Analisis Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkoba Sebagaimana Diatur dalam Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 di Polrestabes Medan

Abstract

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya, suatu misal kejahatan yang sering terjadi yaitu tindak pidana narkotika.Peneneltian Hukum Normatif-Empiris dipilih sebagai metode, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menujukkan beberapa hal: 1. Pengaturan hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik bagi pecandu seharunya dilakukan Rehabilitasi; 2. Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu, Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika, dan Pecandu narkotika. ; dan 3. Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa Ridwan als Ridwan sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum diantaranya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal ini dikarenakan Terdakwa Ridwan merupakan penyalahguna narkotika yang seharusnya mendapatkan tindakan rehabilitasi sehingga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan didapatkan kepada setiap penyalahguna narkotika. Untuk itu, disarankan: 1. Sebaiknya para penegak hukum memperhatikan karakteristik tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teliti dan berhati-hati dalam menentukan kualifikasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga tidak salah menerapkan hukum.2. Sebaiknya, syarat dan kriteria penerapan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Narkotika yang baru, agar dapat mewujudkan kepastian hukum dalam implementasinya 3.Sebaiknya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutus perkara atas nama Ridwan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp memperhatikan syarat dan kriteria penerapan rehabilitasi menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Crimes are becoming more and more rampant among society, this cannot be denied their existence, for example crimes that often occur are narcotics crimes. Normative-Empirical Legal Research was chosen as a method, in order to obtain normative legal provisions and their application to each particular legal event. . The results of the research show several things: 1. Legal regulations related to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for addicts should require rehabilitation; 2. Crimes of narcotics abuse can be classified into 3 (three), namely, Narcotics Abusers, Narcotics Abusers Victims, and Narcotics Addicts. ; and 3. The imposition of a prison sentence on the defendant Ridwan als Ridwan as decided in the Lubuk Pakam District Court Decision Number: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp resulted in the failure to achieve legal objectives including justice, certainty and expediency. This is because the Defendant Ridwan is a narcotics abuser who should receive rehabilitation measures so that justice, certainty and benefits are obtained for every narcotics abuser. For this reason, it is recommended: 1. Law enforcers should pay careful attention to the characteristics of criminal acts of narcotics abuse and be careful in determining the qualifications of abusers, abuse victims and narcotics addicts so that they do not apply the law incorrectly.2. It would be best if the conditions and criteria for implementing rehabilitation for criminal acts of narcotics abuse are included in the new Draft Narcotics Law, so that legal certainty can be achieved in its implementation. 3. It would be better if the Panel of Judges at the Lubuk Pakam District Court decides the case on behalf of Ridwan in the District Court Decision Lubuk Pakam Number: 1344/Pid.Sus/2019/PN.Lbp paying attention to the requirements and criteria for implementing rehabilitation according to SEMA Number 4 of 2010 in conjunction with SEMA Number 3 of 2011.